Pendahuluan: Ketika Seni dan Hukum Bertabrakan
Pada awal Mei 2025, publik dihebohkan oleh penangkapan seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS. Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ini ditangkap karena mengunggah sebuah meme yang menggambarkan tokoh politik nasional dalam pose yang dianggap tidak pantas. Meme tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari aparat penegak hukum. Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan lama soal kebebasan berekspresi dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
1. Kronologi Penangkapan
Penangkapan terjadi pada awal Mei, saat SSS diamankan dari tempat tinggalnya di daerah Jatinangor. Meme yang diunggahnya dianggap mengandung unsur pelanggaran kesusilaan serta dinilai mencemarkan nama baik pejabat negara. Aparat menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pidana dalam UU ITE.
SSS dikenakan pasal tentang pelanggaran kesusilaan dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar. Penahanan ini langsung memantik reaksi dari publik, termasuk organisasi mahasiswa dan kelompok pembela hak asasi manusia.
2. Respons Kampus dan Keluarga
Pihak ITB menyatakan telah melakukan komunikasi dengan keluarga dan aparat terkait serta menegaskan bahwa kampus memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang bersangkutan. Pihak keluarga sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa dari berbagai universitas menyuarakan solidaritas. Mereka menyatakan bahwa tindakan SSS harus dilihat dalam konteks kebebasan berekspresi dan kritik terhadap kekuasaan, bukan sebagai pelanggaran hukum yang layak dipenjara.
3. Kritik dari Lembaga Hak Asasi Manusia
Penangkapan ini menuai kecaman dari sejumlah lembaga hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa tindakan aparat berlebihan dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, yang dilindungi dalam sistem demokrasi. Menurut mereka, penggunaan UU ITE dalam konteks meme atau satir politik sangat rawan digunakan sebagai alat represi.
Lembaga-lembaga ini mendesak agar aparat bertindak proporsional dan lebih mengedepankan pendekatan edukatif dibanding represif terhadap ekspresi digital. Mereka juga mendorong revisi terhadap UU ITE agar tidak lagi menjadi alat untuk menjerat warga atas ekspresi damai di ruang publik digital.
4. Pro dan Kontra di Masyarakat
Di masyarakat, muncul beragam pandangan. Sebagian pihak mendukung penegakan hukum terhadap unggahan yang dianggap tidak etis dan menghina pejabat negara. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa meme adalah bentuk ekspresi dan kritik sosial yang seharusnya tidak dipidana.
Isu ini juga mengangkat kembali pentingnya literasi digital, baik dari sisi pembuat konten maupun penegak hukum. Apakah setiap bentuk satir layak dikriminalisasi? Di sinilah perdebatan menjadi semakin rumit, karena menyentuh ranah norma, etika, dan hukum sekaligus.
5. Dampak dan Potensi Reformasi
Kasus ini diperkirakan akan menjadi titik penting dalam wacana revisi UU ITE. Banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh hukum, akademisi, dan aktivis, mendorong agar definisi pelanggaran dalam UU tersebut diperjelas, agar tidak multitafsir dan menjerat warga secara sewenang-wenang.
Sementara itu, gelombang solidaritas terhadap SSS terus mengalir, baik di dunia nyata maupun daring. Petisi, aksi damai, dan diskusi publik digelar untuk menuntut pembebasannya dan mengkritik penggunaan UU ITE dalam kasus ini.
Kesimpulan: Antara Satir dan Sensor
Kasus mahasiswi ITB yang ditahan karena meme politik mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum. Di era digital, meme bukan sekadar gambar lucu, tetapi bisa menjadi alat kritik sosial dan politik yang kuat.
Namun, ketika hukum belum mampu membedakan antara ekspresi sah dan pelanggaran nyata, potensi penyalahgunaan menjadi tinggi. Saat itulah demokrasi diuji: apakah kita memilih jalan dialog dan edukasi, atau terus membiarkan jeruji besi berbicara lebih keras dari suara rakyat?