Presiden Prabowo Subianto menyuarakan tekad besar yang menggugah harapan banyak rakyat Indonesia: kemiskinan bisa dihapuskan sepenuhnya sebelum tahun 2045. Visi ini bukan sekadar slogan politik, tapi disusun berdasarkan proyeksi data ekonomi, potensi sumber daya, dan perencanaan pembangunan jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, asalkan ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Fokus pada Pemerataan dan Efisiensi Anggaran
Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk mengubah pendekatan dari sekadar bantuan sosial jangka pendek menjadi transformasi struktural ekonomi. Beberapa langkah utama yang disoroti adalah:
-
Penguatan sektor pangan melalui swasembada dan reformasi pertanian.
-
Penyaluran bantuan sosial berbasis data digital untuk menghindari kebocoran.
-
Pengembangan desa dan daerah tertinggal dengan infrastruktur terpadu.
-
Pelatihan dan pendidikan vokasi yang diarahkan ke industri masa depan.
Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat miskin tidak hanya terbantu secara konsumtif, tetapi juga naik kelas secara produktif.
Kemiskinan Ekstrem Jadi Target Prioritas
Salah satu aspek paling serius adalah kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi di mana seseorang hidup dengan pengeluaran di bawah Rp11.633 per hari. Pemerintah telah menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027, dengan menjadikan provinsi-provinsi termiskin sebagai fokus awal, seperti Papua, NTT, dan sebagian wilayah Maluku.
Program “Pahlawan Ekonomi Desa” dan “Satu Juta Rumah Rakyat” menjadi bagian dari strategi utama dalam mengurangi ketimpangan dan mempercepat inklusi ekonomi.
Kolaborasi Sektor Swasta dan Investasi UMKM
Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dan UMKM dalam menumbuhkan ekonomi rakyat. Investasi diarahkan ke industri padat karya, teknologi pertanian, dan hilirisasi komoditas lokal.
Pemerintah menyiapkan berbagai insentif pajak, subsidi bunga kredit usaha mikro, dan penguatan koperasi digital agar pelaku usaha kecil bisa naik level dalam ekosistem ekonomi nasional.
Tantangan di Lapangan: Realitas Versus Harapan
Meski visi ini sangat ambisius, tantangan di lapangan tidak kecil. Beberapa hal yang menjadi sorotan:
-
Distribusi bantuan yang belum merata.
-
Data kemiskinan yang tumpang tindih antar instansi.
-
Korupsi anggaran bantuan sosial.
-
Ketimpangan antarwilayah yang tinggi.
Namun, Prabowo menyatakan bahwa masalah-masalah ini justru menjadi pendorong untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan.
Kiprah Menuju Indonesia Emas 2045
Dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagai latar utama, penghapusan kemiskinan menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa bonus demografi tidak menjadi beban. Fokus pada anak muda, kualitas pendidikan, akses layanan dasar, dan stabilitas harga pangan menjadi bagian integral dari kebijakan ini.
Prabowo juga menggandeng banyak kalangan akademisi, NGO, dan lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP untuk mendesain kerangka kerja yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Kesimpulan: Antara Mimpi dan Kenyataan
Apakah mungkin Indonesia benar-benar bebas dari kemiskinan pada 2045? Jawabannya bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi anggaran, dan ketahanan ekonomi nasional. Namun, satu hal yang pasti: narasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo telah menyulut optimisme baru bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju—tanpa meninggalkan satu pun rakyatnya dalam jurang kemiskinan.
