Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggarisbawahi komitmen kuat dalam membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pidatonya di forum ekonomi tingkat tinggi, Prabowo menyebut Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan menegaskan pentingnya memperdalam kerja sama dalam berbagai sektor strategis. Dengan latar belakang geopolitik Asia yang semakin dinamis, pernyataan ini mengisyaratkan arah baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia untuk lima tahun mendatang.
Potret Hubungan Dagang Indonesia–Tiongkok
Indonesia dan Tiongkok telah menikmati hubungan dagang yang kuat selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai sekitar USD 130 miliar atau setara dengan Rp 2.083 triliun. Komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Tiongkok meliputi batu bara, minyak sawit mentah, nikel, serta produk pertanian dan perikanan. Sebaliknya, Indonesia mengimpor barang elektronik, mesin industri, dan bahan baku manufaktur dari Tiongkok.
Pertumbuhan ini menunjukkan betapa pentingnya Tiongkok bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, Prabowo tidak ingin hubungan ini sebatas jual beli. Ia mendorong transformasi dari hubungan transaksional menjadi kemitraan jangka panjang yang saling memperkuat.
Fokus Baru: Investasi dan Hilirisasi
Prabowo menekankan bahwa prioritas utamanya adalah menarik investasi Tiongkok ke sektor hilirisasi. Dalam hal ini, Indonesia ingin memastikan bahwa kekayaan sumber daya alamnya tidak hanya diekspor mentah, melainkan diolah dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Beberapa area yang ditargetkan untuk investasi mencakup:
-
Hilirisasi nikel dan tembaga
-
Pengembangan industri kendaraan listrik (EV)
-
Teknologi energi terbarukan
-
Smart farming dan pertanian presisi
-
Teknologi kecerdasan buatan dan digitalisasi industri
Langkah ini juga sejalan dengan visi besar Indonesia menuju negara industri maju dan pusat manufaktur Asia Tenggara.
Diplomasi Ekonomi di Era Prabowo
Tidak seperti pendekatan yang cenderung konservatif di masa lalu, Prabowo tampak lebih aktif menggunakan platform internasional untuk mempromosikan kerja sama ekonomi. Kehadirannya di forum ekonomi multilateral serta kunjungan bilateral ke negara mitra strategis menunjukkan bahwa ia mengadopsi diplomasi ekonomi sebagai alat utama pembangunan.
Dengan karakter kepemimpinan yang tegas dan nasionalis, Prabowo juga menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dengan Tiongkok tetap harus mengedepankan prinsip keadilan dan kedaulatan. Ia menolak bentuk investasi yang bersifat eksploitatif, dan meminta agar perusahaan Tiongkok memprioritaskan transfer teknologi serta pelatihan tenaga kerja lokal.
Tantangan dan Kritik
Meski ada optimisme terhadap kerja sama ini, sejumlah pihak mengingatkan adanya tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
-
Ketergantungan berlebihan pada satu mitra dagang
-
Risiko defisit neraca perdagangan
-
Isu tenaga kerja asing dan standar lingkungan dalam proyek-proyek Tiongkok di Indonesia
-
Potensi pengaruh politik luar dalam kebijakan strategis nasional
Pemerintahan Prabowo perlu merancang kebijakan pengamanan nasional yang menjaga kedaulatan ekonomi sembari tetap membuka diri terhadap investasi berkualitas.
Penutup
Pernyataan Prabowo tentang Tiongkok sebagai mitra strategis mencerminkan orientasi pragmatis dan berorientasi hasil. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan saling terhubung, Indonesia perlu memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi regional. Jika dikelola dengan transparan dan adil, kemitraan Indonesia–Tiongkok dapat menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
